Yogyanews.com — Kemarahan anggota DPRD Kulon Progo dari Partai NasDem Nasib Wardoyo karena hanya mendapatkan satu titik pokir, itupun masih dipotong tinggal separo, mendapat banyak tanggapan dari masyarakat.
Salah satunya dari mantan Anggota DPRD KUlon Progo dari Partai PKPB Agus Sujarwo.
“Mensikapi marahnya anggota dewan dari Partai Nasdem Nasib Wardoyo, karena hanya kebagian 1 pokir mau ketawa rasanya, “ katanya kepada redaksi Proliman News.
Kenapa bisa begitu, karena pokir baginya adalah proyek menjaga eksistensi seorang anggota dewan di tengah konstituennya.
“Ya agar anggota dewan ini dianggap memiliki respon atas keluhan masyarakat ( konstituennya, red) kan? Saya kira ini akan menimbulkan tumpang tindih dan salah arah,” ujarnya menegaskan.
Alasannya, sebenarnya pokir itu tidak perlu ada, karena sistem perencanaan pembangunan itu sebenarnya berinduk dari usulan masyarakat yang terhimpiun di Musren, di berbagai jenjang, sehingga tugas anggota dewan hanya perlu mengontrol apakah Musren itu aspiratif yakni benar benar mengamankan usulan masyarakat atau usulan oknum yang memaksakan kehendak.
Kedua, dengan adanya pokir seolah olah menjadikan program pembangunan menjadi tidak terarah dan terkesan parsial kurang sesuai dengan arah dan kdbijakan.
Faktanya pokir itu parsial, terlihat jelas dimana anggota dewan itu tinggal maka di sekitar wilayah itulah pokir itu muncul.
Maka banyak desa yang tidak memiliki anggota dewan jarang sekali tersentuh pokir, artinya pokir itu hanya sebagai alat legitimasi kedudukan jabatan yang bersangkutan.
Padahal jelas itu menyesatkan karena menjadikan seorang anggota dewan hanya berfikir sempit pada titik wilayah kecil bukan kulon Progo pada secara keseluruhan.
“Padahal Kulon Progo kan terdiri atas 3 kondisi yaitu pegunungan dataran rendah dan pantai yang masing punya karakteristik yang berbeda – beda dan perlu penanganan dengan kebijakan kusus yang beda pula mohon itu yang perlu di perhatikan.
“Maka hapus saja pokir, karena tidak jelas arahnya, kecuali sekedar meneguhkan kebearadaan seorang anggota dewan di wilayah pokir berada, dan bukan karena hasil kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Dan nyatanya pokir jadi sumber bagi-bagi proyek melalui anggota DPRD dan itu berakhir dengan kepentingan bagi-bagi uang kepada orang-orang tertentu pilihan anggota dewan atau pilihan dinas terkait,” paparnya.
Liputan : Suyono Sugondo
