yogyanews.com, Jogja – Lembaga Independen Pengawas Keistimewaan Yogyakarta (LIPKY) menyoroti tumpang tindihnya tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu undang-undang keistimewaan, Penggunaan Anggaran Keistimewaan maupun berbagai masalah yang berkaitan dengan Keistimewaan Yogyakarta.
Aturan Keistimewaan dan penggunaan anggaran APBD maupun anggaran Dana Keistimewaan yang tidak transparan dan sulit diakses oleh masyarakat tentunya menjadikan pertanyaan besar tentang keistimewaan yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta.
Saat ditemui yogyanews.com senin, (26/10/26), Adi Mars Sekjen LIPKY mengungkapkan “Korupsi sudah tidak lagi menjadi asing bagi para pejabat dan akan menjadi perbuatan yang terus menerus terulang. Karena peristiwa korupsi sudah terjadi hampir disemua institusi pemerintah, Lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Polri tidak pernah berhenti menangkap koruptor. Tapi apa yang terjadi, justru korupsi semakin marak dan bertambah jumlahnya, Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, pejabat daerah maupun perangkat desa tidak sedikit yang terjerat praktek korupsi”.
“Belum lama ini mantan Bupati Pati Sudewo dijatuhi hukuman karena korupsi, Demikian juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tertangkap OTT oleh KPK, dan lebih mencengangkan lagi Bupati Klaten ini ditangkap Bersama Ketua BPK Klaten ini kan sudah parah dan Kronis”, Ucapnya.
Dari peristiwa masivnya korupsi dimana-mana, maka kami dari LIPKY: Lembaga Independen Pengawas Keistimewaan Yogyakarta merasa prihatin dan menyampaikan pernyataan sikap dengan keras atas maraknya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat daerah termasuk indikasi Korupsi yang ada di Daerah Yogyakarta.
LIPKY ingin tampil bersama dengan institusi penegak hukum Negara untuk sama-sama mengawasi , memonitor dan membrantas praktek korupsi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita Cintai ini.
LIPKY akan terus bekerja melakukan penyadaran dan terus monitoring penggunaan anggaran yang dilakuan oleh oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta baik dari Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten Kota.
“Banyak sekali laporan dari Masyarakat ke LIPKY tentang penggunaan anggaran terutama anggaran Dana Keistimewaan yang digunakan tidak sesuai semestinya dan terkesan hanya sekedar menghabiskan Anggaran, bahkan banyak juga anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan siluman, anggarannya turun tapi kegiatannya fiktif”, tambahnya.
Adi juga menambahkan bahwa saat ini banyak sekali masyarakat yang menghujat pihak kraton dalam hal ini Sultan, karena anggapan mereka bahwa penggunaan anggaran Dana Keistimewaan adalah sepenuhnya Kewenangan Kraton Jogja.
“Sultan jadi kena Getahnya, ini kan tidak benar, karena anggaran Dana Keistimewaan ini sepenuhnya dikelola oleh Paniradya Keistimewaan dan disalurkan melalui OPD-OPD dan atau perangkat-perangkat lainnya, kita mencintai Jogja, Kita Mencintai Sultan maka kami tidak ingin Sultan menjadi Kambing Hitam Ngawurnya Penggunaan Anggaran Dana Keistimewaan”.
Kami juga mengindikasi adanya Kong Kalikong yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dengan dengan Badan badan atau instansi yang memeriksa laporan tentang penggunaan anggaran tersebut, dan di Yogyakarta ini kami juga tidak ingin melihat ada Kepala Daerah atau Kepala-kepala OPD yang di OTT bareng dengan Ketua BPK.
Maka dari itu, LIPKY akan bekerjasama dan memback up aparat penegak hukum dalam hal penyelamatan aset negara dan akan menjadi mata, telinga untuk pemberantasan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.(ewi)
