Yogyanews.com – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha kembali menjadi sorotan DPRD Kulon Progo, karena perusahaan ini tidak mampu setor Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 lalu.
“Benar, tidak setor PAD, sebelumnya mending bisa setor Rp 8,5 juta, ini aneh dan harus mendapatkan perhatian semua pihak. Kalau perlu managemennya diganti saja,” ujar Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono ketika dihubungi Sabtu (11/9/2026).
Yok Lajiyo menjelaskan, tidak masuk akal kalau sampai BUMD Aneka Usaha tidak bisa setor PAD, karena usahanya strategis, seperti SPBU di tengah Kota Wates yang secara kasat mata konsumennya luar biasa.
“Kalau ndelok konsumen yang berjubal seperti itu setiap hari, kemana uangnya hasil jualan. Itu baru pada sektor SPBU, belum sektor lain,” katanya.
Oleh karenanya Yok Lajiyo sepakat bahwa harus ada tindakan untuk BUMD Aneka Usaha sebelum menjadi masalah hukum seperti PT SAK, yang berakhir di tangan aparat hukum.
“Apa anak-anak di Kulon Progo nggak ada yang pinter bisnis, tidak ada sumber daya yang mumpuni untuk mengembangkan uang modal Pemda Kulon Progo Rp 10 miliar? Ini butuh keberanian untuk mengambil tindakan, hentikan dulu lalu dievaluasi, terus diganti yang baik pinter dan memiliki wawasan bisnis yang baik serta etis,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono ketika dihubungi membenarkan bahwa BUMD Aneka Usaha tidak bisa setor ke PAD atau dividen kepada Pemda Kulon Progo padahal bisnis yang ditanganinya ternyata selain SPBU di tengah kota juga sejumlah mini pom di berbagai tempat di tingkat Kapanewon.
“Terus mini pom di Kapanewon-Kapanewon itu bagaimana, kok tidak ada laporan keuangannya sama sekali, ini bagaimana. Kami kadang berfikirnya negatif, jangan-jangan duitnya masuk ke kantong orang per orang, atau bagaimana ini tidak jelas,” tegasnya.
Ia menyatakan, sebagai BUMD yang modal usahanya sepenuhnya milik Pemda Kulon Progo kondisi ini tidak boleh dibiarkan menjadi beban politik dan keuangan Pemda Kulon Progo.
Yok Lajiyo mengatakan, sebaiknya segera dilakukan penanganan secara khusus untuk BUMD Aneka Usaha, alasannya, mencari uang satu miliar saja sekarang ini susah setengah mati.
“Kenapa modal Rp 10 miliar tidak menghasilkan apa-apa, apa yang salah ? Kami melihat ada beberapa aspek yang dan sejenisnya, lalu bubarkan managemen yang sekarang untuk kemudian rekruting tenaga-tenaga lokal yang profesional benar-benar profesional, ketiga telusuri aliran dana di tubuh Aneka Usaha, kemana dan untuk apa, hingga tidak ada keuntungan untuk Pemda Kulon Progo,” katanya.
Yok Lajiyo juga tidak setuju adanya penambahan modal ke BUMD Aneka Usaha sebelum perusahaan ini benar-benar menunjukkan perbaikannya.
“Sejak dulu Aneka Usaha ini sarat kepentingan, jangan-jangan menjadi sapi perah, tetapi siapa yang memerah itu harus ada penindakan,” tegasnya.
Yok Lajiyo mengingatkan agar BUMD Aneka Usaha tidak menjadi beban keuangan dan politik bagi Bupati – Wakil Bupati. Maka harus dirubah pondasinya, dari kepentingan politik menjadi kepentingan bisnis.
Ia menambahkan, kenapa DPRD Kulon Progo tidak menyoroti PDAM atau Bank Pasar, ditegaskan bahwa pada saatnya nanti DPRD melalui Komisi 2 akan menyoroti kedua perusahaan tersebut dengan detail.
Mengutip pernyataan Direktur Perumda Aneka Usaha Kulonprogo, Muhammad Nasta’in pada peringatan HUT ke-22 Perumda Aneka Usaha Kulonprogo, bahwa momentum ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan BUMD tersebut.
Dalam usia yang ke-22 tahun, Perumda Aneka Usaha akan terus berupaya memperbaiki layanan serta pengembangan, agar bisa berdaya saing, professional dan mandiri.
Perumda Aneka Usaha siap menghadirkan transformasi bisnis yang efektif dan produktif untuk mewujudkan aspirasi Pemerintah Kabupaten Kulon progo selaku pemilik Perumda Aneka usaha.
Teknologi dan inovasi akan terus dikedepankan sebagai pilar aktivitas bisnis. Selain itu Sinergi kemitraan juga akan ditingkatkan baik dengan Pemerintah Kabupaten Kulon progo ataupun yang lainnya.
“Tentunya yang paling penting, upaya kami untuk berbenah, berkolaborasi, berkontribusi dan berprestasi demi kemajuan Kulon progo,” kata dia.
Nasta’in menjelaskan, optimalisasi layanan dan kualitas pada unit usaha Perumda Aneka Usaha sangat diperlukan sebagai komitmen membentuk citra diri perusahaan yang profesional.
Selain itu juga dilakukan Kolaborasi MoU dengan Organisasi perangkat daerah (OPD) dan Instansi BUMN, serta Swasta di Kulon progo, dalam layanan unit Usaha SPBU dan Perbengkelan Bengkel Binangun.
“Kami siap melakukan pembenahan secara bertahan sekaligus upaya pengembangan usaha,” ujar Nasta’in.
Liputan: Suyono Sugondo
