Yogyanews.com – Aliansi Perempuan Indonesia (API) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026 besok. Dalam aksinya, API akan menyuarakan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Prabowo-Gibran.
Pertama, mendesak pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kedua, menuntut penciptaan lebih banyak lapangan kerja dan stabilisasi harga bahan pokok. Ketiga, menolak kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tekanan ekonomi.
Dalam konferensi pers resmi yang digelar di Kantor LBH Jakarta, Mutiara Ika Pratiwi perwakilan API mengatakan aksi demo akan diikuti sedikitnya 90 organisasi perempuan.
Perwakilan aliansi, Mutiara Ika Pratiwi, mengatakan aksi ini akan diikuti sedikitnya oleh 90 organisasi perempuan yang tergabung dalam aliansi tersebut dan ratusan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang.
Mutiara Ika mengatakan aksi akan dimulai dengan long march dari Kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat menuju depan Istana Negara di Jalan Merdeka. Para peserta nantinya akan menggenakan daster berwarna pink dan membawa perkasak dapur.
Ia mengatakan demonstrasi ini menjadi bentuk rasa frustasi para perempuan yang mayoritas berasal dari kalangan buruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan dan berdampak langsung kepada rakyat, di antaranya kenaikan harga BBM dan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dua kebijakan ini telah menimbulkan efek domino yang menyengsarakan masyarakat. Kenaikan harga BBM telah membuat harga bahan-bahan pokok melambung tinggi yang secara tidak langsung telah mencekik kehidupan perempuan, khususnya para buruh yang bekerja dengan upah murah dan jam kerja yang panjang,” kata Mutiara Ika.
Tidak hanya bagi kalangan bawah, Mutiara Ika mengatakan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM juga berdampak pada masyarakat kelas menengah yang selama ini banyak memakai jasa PRT.
Mutiara Ika menjelaskan banyak keluarga yang terpaksa melakukan PHK terhadap IRT-nya karena beban yang meningkat.
Massa aksi juga akan menagih janji Prabowo yang sebelumnya berjanji membereskan masalah buruh. Menurut Mutiara hingga saat ini pembuktian atas janji tersebut masih nihil.
“Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh sampai hari ini belum melakukan pergerakan yang berarti. Janji untuk menghapus tenaga kerja outsourcing dan memberi bantuan sosial kepada buruh juga menguap,” terangnya.
Mutiara Ika mengatakan bahwa Prabowo tidak menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk menjamin hak-hak buruh dan menjamin jaminan kesejahteraan sosial bagi mereka. Ia mengatakan sumber daya itu justru digunakan untuk program-program populis yang menopang kepentingan elite politik seperti MBG dan KDKMP.
Melihat kondisi yang menyengsarakan ini, API mengajak masyarakat umum yang memiliki keresahan yang sama untuk bergabung ke dalam aksi. Mereka berharap pemerintah bisa merespons aspirasi-aspirasi mereka dengan serius dan terbuka.
Liputan: Bagus Aryo
