Yogyanews.com– Bagimana menangani PT Selo Adikarto (SAK) yang kini mangkrak tidak berujung pangkal memang perlu tindakan nyata.
Namun apakah untuk menangani PT SAK perlu pansus atau tidak semuanya tergantung pada usulan Komisi 2 DPRD Kulon Progo dan Pimpinan DPRD.
“Nanti bisa menjadi usulan Komisi 2 (DPRD Kulon Progo ) harusnya. Tapi kemarin bergantian dengan komisi lain. Dan itu pun tergantung pimpinan,” kata Anggota Komisi I DPRD Kulon Progo Rozal Aldyatma, kemarin.
Sehingga jika memang harus ada Pansus SAK dan itu menjadi arahan Pimpinan DPRD maka pihaknya akan melangkah.
“Kalau dari saya, kalau memang ada arahan lebih lanjut untuk menangani ini sampai ranah propemperda ya saya mengikuti arahan saja dari Pimpinan DPRD,” katanya.
Ia menegaskan, karena hal-hal yang dikawatirkan seperti masalah hukum dan administrasi terkait investasi Pemda Kulon Progo sebesar Rp 32,5 miliar memang belum terjadi.
“Terkait yang panjenengan sampaikan itu kan belum terjadi,” ujarnya menutup pembicaraan melalui pesan singkat.
Sementara Komisaris PT SAK Muhadi ketika diminta keterangannya mengenai langkah apa yang akan diambil agar investasi Pemda Kulon Progo sebesar Rp 32,5 miliar tidak berujung masalah hukum ia menjawab singkat.
Ia menyatakan ketika dulu masih ada Direksi, secara regulasi Ketika Pemilik tidak menyelenggarakan RUPS, Direksi dapat melaksanakan tugas/membagi diri dengan Keputusan Direksi.
Karena yang tidak diperkenankan/dilarang untuk sementara itu hanya terkait bisnis dan usaha sampai status hukumnya jelas dari penyidik.
“Itu kehendak Bupati. Kami juga terus ikut mengingatkan pimpinan (Bupati, red) untuk segera mengambil langkah. Mohon dukungannya. Semoga beliau segera bersikap yang terbaik,” katanya.
Ia menegaskan bersedia melakukan diskusi soal jalan keluar ruwetnya PT SAK tetapi tidak untuk bahan publikasi pemberitaan.
Liputan : Suyono Sugondo
